Pada tanggal 2 Mei 2005, ribuan guru bantu merangsek gedung DPR menggugat nasib yang selama ini tidak menentu. Mereka menerima gaji tiap bulannya dari APBN, tapi mereka tidak pernah disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tak satu Fraksi pun turun mendengarkan suara mereka, kecuali beberapa anggota DPR dari FPAN. Mereka dipersilakan masuk, diperlakukan terhormat, bahkan dijamu sebagai tamu yang baik.
Bahkan dalam ruangan Fraksi PAN DPR RI, setelah mereka diterima oleh pimpinan dan memeperoleh jaminan bahwa nasib mereka akan diperjuangkan secara sungguh-sungguh, mereka mendeklarasikan apa yang kemudian hari disebut sebagai Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia. Kata Indonesia mencerminkan ‘manifesto’ perjuangan mereka pada level nasional.
Masih merasa kurang dengan jaminan tersebut, sore harinya mereka menyerbu gedung DPP PAN, yang kala itu masih di bilangan Tebet Jakarta Selatan. Mereka ditemui oleh Ketua Umum PAN yang baru saja terpilih, Soetrisno Bachir. Pada kesempatan itu selain mengucapkan ‘Selamat Hari Pendidikan Nasional’, ketua umum PAN juga berjanji akan memperjuangkan agar Guru Bantu diperjelas nasibnya menjadi PNS saja secara bertahap. “PAN akan berjuang dalam tiga tahap, insya Allah tahun 2007 Anda semua sudah menjadi PNS”, ucapnya sembari diiringi riuh tepuk tangan membahana, dan lagu hymne guru yang dinyanyikan spontan dengan derai air mata yang haru. Melalui menteri Pendidikan Nasional “Bambang Sudibyo” yang juga kader PAN di pemerintahan, Mas Tris (panggilan akrab Soetrisno Bachir) yakin bisa memenuhi janji tersebut.”Kalau Pak Menteri tidak mau, ya..kita ganti saja”, katanya dengan bangga.
Rupanya omongan Mas Tris mulai terasa menjadi nyata. Seminggu kemudian surat yang sebelumnya dikirim ke Menteri Pendidikan direspon. PakMenteri memanggil perwakilan guru bantu untuk dimintai masukan masalah tersebut. Para Pengurus dengan sigap menghadap, didampingi fungsioaris PAN, diantaranya Ibu Yuliani Paris (Ketua Badan Pendidikan dan Kesehatan DPP PAN), dan Siti Hikmawati (DPP PAN), dan saya sendiri (Alip Purnomo, Litbang PAN, yang kebetulan mereka angkat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan FKGBI).
Selepas tiga pertemuan di atas, pengangkatan Guru Bantu menjadi PNS menjadi wacana hangat baik di media massa maupun bagi kalangan DPR terutama di komisi yang terkait dengan itu, yakni Komisi X (yang menangani masalah pendidikan) dan II (menyangkut masalah kepegawaian).
Gayung bersambut, kedua komisi menyetujui setelah melalui proses pro kontra yang tidak terlalu panjang. Akhirnya terjadi iklim yang kondusif bagi rencana pengangkatan para Guru Bantu menjadi PNS.
Presiden pun mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul menyangkut umur dan masa kerja yang cukup variatif yang jika diberlakukan normal sesuai peraturan akan mengganjal para Guru bantu yang rata-rata sudah berusia senja. PPNo. 48 Tahun 2005 yang mengatur pengangkatan tenaga honorer sebagai PNS. Prinsipnya PP tersebut ingin mengatur dan mempermudah pengangkatan bagi para guru bantu menjadi PNS.
Tak ada gading yang tak retak. Meskipun awalnya PP tersebut disambut gembira, namun mulai muncul kesadaran bahwa PP tersebut tak hanya mengatur Guru Bantu melainkan seluruh tenaga honorer yang terdiri dari Honorer Pusat (salah satunya gurubantu), Honor provinsi, dan Honor kabupaten. Bahkan bukan hanya mengangkat para guru, tapi juga tenaga kesehatan, penjaga palang kereta, tenaga penyuluh pertanian, dan sebagainya. Terlebih kenyataan dilapangan membuat Guru Bantu meradang.
Pemerintah yang tadinya menjanjikan untuk memberikan kuota bagi Guru Bantu sebesar 80.000 orang pada tahap pertama, 80.000 orang pada tahap kedua, dan sisanya pada tahap ketiga pada periode rekruitmen PNS tahun 2005, 2006, dan 2007. Guru Bantu ternyata harus menelan pil pahit. Rekruitmen PNS seperti yang sudah mereka curigai akhirnya tidak sesuai janji. Pemerintah hanya mampu mengangkat Guru bantu menjadi PNS sebanyak 44.000 orang, sisanya dikuasai oleh tenaga honorer lainnya yang sarat dengan manipulasi pejabat danorang daerah.
Merasa dirinya berjuang paling depan, namun dalam proses pendataan di daerah mereka dikebelakangkan, bahkan ada uasaha-usaha menyingkirkan. Menghadapi semua ini mereka kembali berkonsolidasi. Sejumlah pasal dalam PP tersebut terus dikritisi. Semua prose penyimpangan mereka awasi. Ada aturan-aturan yang mereka rasakan tidak adil. Kembali sejumlah pertemuan digelar mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga kawasan timur lainnya. Anggota dewan dari PAN kembali turun gelangang menyerap aspirasi dan menentramkan hati mereka.
Sejumlah anggota dewan dari PAN kembali melontarkan wacana agar PP yang menjadi biang keladi segera direvisi. Bahkan Rakernas PAN I tahun 2006 mengeluarkan rekomendasi politik untuk secara konsisten membela nasib Guru Bantu yang terzalimi. Bahkan Rekomendasi Rakernas PAN II tahun 2007 lebih menekankan lagi arti penting dan konsistensi pembelaan tersebut.
Kembali pengangkatan tenaga honorer dan guru bantu menjadi PNS terkendala soal revisi. Pemerintah dipaksa tidak punya pilihan selain memenuhi tuntutan tersebut. Bahkan untuk menjamin agar revisi ini tidakmelenceng dari substansi, rancangan materi revisi di bahas di DPR RI komisi II. Ir. Sayuti Asyathri, kader PAN yang kebetulan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI termasuk yang banyak menginterupsi. Bahkan sering mengadakan pertemuan-pertemuan di luar forum resmi dengan pemerintah (MenPAN) untuk memberikan jaminan revisi yang murni. Bahkan tak jarang beliau menggelarpertemuan dengan perwakilan / massa guru bantu demi menyerap aspirasi.
Revisi PP 48/2005 rupanya terkendala resufle Kabinet Indonesia Baru. Baru pada era Mensesneg Ir Hatta Radjasa, yang juga merupakan kader PAN Rencana Revisi PP 48/2005 tersebut diseriusi, disetujui di rapat kabinet, dan konon ditandatangani.
Dari hirarki di atas, tidak salah kalau PAN memiliki slogan sebagai terdePAN dalam membela kepentingan rakyat khususnya bagi dunia pendidikan. Semoga hal tersebut berlaku juga dalam bidang-bidang yang lain…Hidup PAN..!!!
PAN Interaktif 