INILAH.COM, Jakarta – Hak angket mengenai kenaikan harga BBM yang disepakati parlemen dikhawatirkan menjadi ‘bola panas’ yang bergulir ke berbagai arah tanpa bisa diprediksi. Apalagi bila anggota DPR tergoda melakukan politicking terhadap hak tersebut.
Kekhawatiran itu dilontarkan politisi Partai Golkar. “Hak angket ini bisa menjadi bola liar. Bisa unpredictable,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR Priyo Budi Santoso dalam diskusi bertema ‘Kemana Arah Hak Angket BBM?’ di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (27/6). Priyo mengemukakan, Golkar mengakui ngeri dengan bergulirnya hak angket itu, karena susah diprediksi ke mana arahnya. Hak angket merupakan senjata pamungkas dibanding hak DPR lainnya. “Kalau digunakan, bisa ‘sodok sana-sodok sini. Karena itu, kita tawarkan hak interpelasi, tetapi ditolak,” katanya. Berdasarkan pengalaman, penggunaan hak angket telah menyebabkan Presiden Abdurrahman Wahid terpental dari kekuasaan. Di era Presiden Megawati, hak angket tender kapal tanker milik Pertamina juga mengakibatkan Menneg BUMN Laksamana Sukardi harus berurusan dengan Kejaksaan. Meski begitu Golkar masih menduga-duga arah yang akan dituju dari hak angket kenaikan harga BBM. Golkar berharap, anggota DPR tidak tergoda politicking. “Hak angket ini kuasanya bukan main besarnya. Bisa panggil siapa saja,” kata Priyo Budi Santoso. Golkar menilai hak angket DPR tidak perlu memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Angket DPR ini bisa saja bolak-balik periksa siapa saja, termasuk pihak yang diduga mafia perminyakan. Tetapi kita harapkan jangan memanggil Presiden dan Wapres. Terlalu pagi mengarahkan moncong angket BBM ini ke Istana,” katanya. Secara politis, Golkar merasa terbebani oleh bergulirnya hak angket ini. Karena itu, kasus hak angket ini diharapkan dapat dituntaskan sebelum Pemilu 2009. [*/P1]
PAN Interaktif 
Tinggalkan komentar