FTHSNI : Guru Honorer Juga Butuh Gaji Layak

oleh ned pada 03-06-2008

SRAGEN (Joglosemar): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen diminta memperhatikan kelayakan upah tenaga honorer non-APBD/APBN yang ada di Kabupaten Sragen, khususnya guru. Pasalnya, hingga saat ini, kesejahteraan mereka seolah tak terpikirkan meski tuntutan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terus gencar disuarakan berbagai pihak. Peranan mereka dalam bidang pengembangan daerah sangat penting, sementara di lapangan banyak dari mereka yang masih digaji dengan bayaran di bawah standar penghasilan yang layak. Hal ini diungkapkan Alip Purnomo, Majelis Pertimbangan Organisasi Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI), di sela kunjungannya ke Sragen, Senin (2/6). Ia beranggapan perlakuan pemerintah terhadap mereka dianggap kurang profesional. ”Jika memang tenaga honorer, khususnya guru, bertindak profesional dalam pekerjaannya, seharusnya pemerintah juga menggagas perlakuan secara profesional juga. Akan tetapi, dari data yang kami miliki di Sragen, pada kenyataannya masih banyak dari mereka yang digaji Rp 50.000 atau bahkan sama sekali yang digaji,” lanjut Alip. Dari data yang dimiliki DPC FTHSNI Sragen, saat ini terdapat sekitar 2.250 tenaga guru honorer yang masih menunggu pengangkatan untuk menjadi CPNS. Menyoal standar ideal yang layak untuk guru honorer, Alip menyatakan, standar yang benar-benar layak adalah dua kali UMK yang berlaku saat ini. Hal ini didasari oleh adanya kebutuhan akan pengembangan kemampuan yang terus menerus. Ini pun, menurutnya, akan membawa pengaruh yang signifikan bagi pengembangan anak didik. ”Jika memang guru dituntut memiliki dedikasi yang tinggi, tentunya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan kompensasi pengembangan diri mereka. Sebagai contoh, untuk mengembangkan wawasan, guru butuh buku yang tidak mungkin didapat dengan gratis,” tutup Alip. (ned)